Macetnya Budaya Keterbukaan (Tanggapan buat Enung Sudrajat)

Macetnya Budaya Keterbukaan (Tanggapan buat Enung Sudrajat)
Posted by PuJa on March 12, 2012
Tatang Pahat
http://www.kabar-priangan.com/

Hakekatnya peristiwa budaya bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan dalam bentuk kegiatan formal dan non formal dengan maksud pembelajaran tentang stabilitas untuk menuju masyarakat yang bermartabat.
Adanya kegiatan atau even budaya di antaranya mengarah kepada kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan bakat dan minat serta pengembangan khasanah kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Pun sebagai usaha mengembangkan, pemahaman “nilai” dan melestarikan serta merealisasikan makna budaya secara kodrati untuk menuju masyarakat yang beretika dan berbudaya sesuai dengan cita cita bangsa. Di samping itu juga diharapkan kegiatan di atas dapat digunakan sebagai wahana untuk pengembangan sikap, menghargai budaya serta kemampuan kecakapan hidup lainnya.
Peristiwa serupa diharapkan dapat mendorong pembentukan sikap dan penyikapan terhadap memanusiakan manusia yang sesungguhnya. Penatnya persoalan yang berkembang di masyarakat (budaya) selama ini mangakibatkan kekeringan makna, even-even seperti melecehkan nilai manusia, celakanya dengan mengatasnamakan budaya. Budaya yang hakekatnya mengemban nilai kejujuran dan kekhusuan serta keiklasan, malah dijadikan sebuah peluang untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau lembaga. Indikasi ini menjadi santer terlihat dengan peristiwa-peristiwa budaya belakangan. Lantas siapa yang harus disalahkan?
Menanggapi tulisan di Kabar Priangan, rubrik “Budaya” edisi 16 November 2011, berjudul “Quo Vadis Budaya, Tradisi dan Investasi” yang ditulis Enung Sudrajat, yang menyoal tentang paradigma budaya di kota Tasikmlaya, terkesan menyudutkan kesenian, lebih jauhnya pekerja seni, seolah olah tidak paham tentang renstra (Rancangan Stategis), cengeng, menghiba-hiba, menjerit-jerit. Justru sebaliknya, seniman mempertanyakan sampai sejauh mana rancangan strategis tentang perkembangan budaya di kota Tasikmlaya khususnya. Karena realitas kongkret di lapangan terdiagnosa bahwa dinas terkait terkesan mempersulit dengan dalih tidak ada dana. Bukankah musrenbang menjadi tolok ukur dan sebagai landasan pendanaan. Dan harus dicatat proses ini telah ditempuh sedemikian rupa. Di sini letak soalnya!
Dari persoalan ini untuk memaknai budaya dan kebudayaan, semestinya dikembali pada khittahnya, dimana kebudayaan terlahir dari masyarakat, artinya budaya pada hakekatnya sudah mempunyai maqomnya. Persoalannya apakah maqom itu perlu di jaga atau tidak dan tugas siapa menjaganya. Mari kita sedikit mengapresiasi perihal lembaga-lembaga atau dinas-dinas pemerintah di luar budaya yang secara kinerja sudah dibilang terlihat secara kongkret? Kita ambil contoh Dinas Pertanaian. Dalam pemberdayaan masyarakat Dinas Pertanian telah tebukti dengan adannya program KUT (Kredit Usaha Tani), bantuan-bantuan Kelompok Tani dan masih banyak lagi, bukti ini membuktikan bahwa Dinas Pertanian bepihak pada masyarakat untuk mengembangkan pertanian. Lantas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) sampai sejauh mana membina masyarakatnya, di bidang pengembangan kebudayaan?
Tentang Bidang Kebudayaan Disparbud
Semestinya Bidang Kebudayaan dalam pola dan kinerjannya berpihak pada perkembangan budaya yang berkembang di masyarakat. Sebab hakekatnya Disparbud merupakan perpanjangan tangan dan informan tentang perkembangan budaya di masyarakat kepada pemerintah. Bukan sebagai praktisi budaya, lebih jauhnya sebagai kelompok atau komunitas budaya. Persoalan ini bukan rahasia lagi bahwa Disparbud malah bersaing dengan kelompok kesenian yang berkembang di masyarakat. Jadi wajar kesan yang muncul bahwa Disparbud seolah-olah bersaing dengan kelompok-kelompok tadi, padahal, sejatinya Disparbud harus menjadi bapak angkat untuk kelompok-kelompok budaya (seni) yang berkembang di masyarakat.
Realitas di lapangan sebaliknya Bidang Kebudayaan di Disparbud malah menjadi pesaing (lebih kepada musuh) dalam merealisasikan programnya. Inilah yang menjadi soal kenapa Disparbud selalu dicurigai dalam setiap kegiatannya!
Sebenarnya pada awalnya Disparbud sebuah harapan masyarakat untuk pengembangan budaya, sama seperti dinas-dinas lain dengan program-program kongketnya. Harapan tinggal harapan pada kenyataannya justru Disparbud menjadi bumerang (pembunuh) untuk pengembangan budaya di masyarakat. Dalam waktu yag tidak begitu lama Bidang Kebudayaan akan disatukan dengan Dinas Pendidikan, kemungkinan besar akibat dari ketidakjelasan Bidang Kebudayaan dalam kinerja di lapangan.
Di satu pihak penyatuan Dinas ini merupakan harapan besar untuk perkembangan budaya di masyarakat, tapi di sisi lain makin terbatasnya perkembangan budaya, dikarenakan eleman budaya hanya bagian kecil dari program Dinas Pendidikan. Satu lagi yag menjadi soal eksistensi budaya ketika sudah disatukan dengan Dinas Pendidikan. Posisi ini yang harus jelas, jangan-jangan posisi budaya hanya diakomodir sebatas Kepala Seksi saja. Atau hanya memperhatikan budaya (seni) yang ada di wilayah lembaga formal (sekolah). Jangan sampai keluar mulut Buaya malah masuk mulut Harimau!
Sejalan dengan keterangan di atas, maka akan mendapat kesimpulan sementara bahwa macetnya nilai komunikasi terletak pada persoalan budaya keterbukaan, sementara munculnya ketidakterbukaan akibat pemahaman makna budaya sebatas bisnis semata tidak menyentuh kepada “nilai”.
Pengertian dasar berbudaya adalah sebuah proses memanusiakan manusia. Dari kegelapan, kebodohan kepada pencerahan pengetahuan. Dalam arti luas budaya memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri, dan tentang dunia di mana mereka hidup.
Berpijak pada kesadaran ini, perlu adanya keterbukaan dan strategi pengertian sebagai metoda atau cara untuk membangun wacana teoritik untuk memberikan pencerahan yang seimbang guna mewujudkan makna komunikasi seutuhnya. Mendidik, dan memahami perkembangan nilai humanisme. Mengajak bersikap kritis, inovatif dari kreatif terhadap berbagai isu, opini dan fenomena yang berkembang melalui pola berpikir sistematik dan global serta pola tindak yang berdasarkan pada nilai-nilai kebudayan dengan berlandaskan keterbukaan. Membangun sinergitas dan pendekatan untuk menyelamatkan kebudayaan. Masyarakat budaya “mungkin” berharap kepada Dinas Pendidikan, supaya bercermin kepada sejarah.***
Tatang Pahat, Penulis tinggal di Kota Tasikmalaya /23 Nov 2011