Pages

Rabu, 11 April 2012

PENGAJARAN SASTRA DAN POLITIK KEBUDAYAAN


PENGAJARAN SASTRA DAN POLITIK KEBUDAYAAN
Posted by PuJa on April 10, 2012
Aprinus Salam [1]
http://aprinus.blogspot.com/

Abstrak
Buku-buku pengajaran (pelajaran) sastra (SMP dan SMA) menghadapi masalah serius, yakni ketika kurikulumnya tidak memiliki paradigma dan basis politik kebudayaan yang cukup jelas. Materinya bahkan terlihat sangat subjektif berdasarkan selera pengarang dan masih berkutat pada persoalan teknis yang menyebabkan sastra seolah berupa hapalan struktural dan kognitif. Hal itu menyebabkan asumsi lama bahwa sastra merupakan persoalan “seni estetis” yang tidak berhubungan dengan realitas kehidupan masih cukup dominan.
Materi (pengajaran) pelajaran seperti itu selayaknya segera diubah, yakni membuat kurikulum berdasarkan paradigma dan basis politik kebudayaan membangun Indonesia masa depan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara merumuskan atau mengidentifikasi sejumlah persoalan kebudayaan di Indonesia. Berdasarkan rumusan dan identifikasi masalah itu, materi pengajaran sastra dikemas dalam rangka memahami persoalan kebudayaan di Indonesia sehingga belajar sastra tidak semata belajar sastra itu sendiri, tetapi menjadi sebuah strategi tekstual ideologis yang memiliki visi dan misi membangun masa depan Indonesia.
* * *
1. Sastra dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia
Sangat banyak buku pelajaran sastra yang dititipkan ke dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. Hal itu memang perlu dipersoalkan mengingat aspek-aspek persoalan Bahasa Indonesia dan aspek kesusastraan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan tersebut terutama terletak pada materi, tujuan, dan kepentingan pembelajaran. Sebetulnya, tidak ada alasan yang cukup mendasar ketika pelajaran kesusastraan “dicampur” ke dalam materi buku pelajaran Bahasa Indonesia. Kebijakan makro dari negara tidak menempatkan materi pengajaran kesusastraan sebagai sesuatu yang perlu berdiri sendiri tampaknya memang perlu ditinjau ulang. Di samping itu, kemandirian dan kreativitas sekolah untuk menentukan kurikulum masih merupakan persoalan serius yang harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kemajuan dan perubahan zaman.
Berdasarkan hasil pengamatan, tampaknya materi pelajaran sastra yang dititipkan ke dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia itu, secara umum dalam koridor dan paradigma yang lebih kurang sama. Hal itu dapat diketahui dari buku pelajaran Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia untuk SMP dan MTs Kelas VII-IX (Agus Trianto, 2006); Bahasa dan Sastra Indonesia (Pardimin, 2005), Bahasa Indonesia untuk kelas VII-IX (Nurhadi, Dawud, Yuni Pratiwi, 2007); Bahasa Indonesia SMP (Alex Suryanto, Anita Verly, 2004); Belajar Berbahasa Indonesia untuk SMP kelas VII – IX (Frans Asisi Datang, Aah Hilyati, 2004); Aku Mampu Berbahasa dan Bersastra Indonesia (Joko Santoso, Anwar Efendi, Teguh Setiawan, Kastam Syamsi: 2007), dan sebagainya. Buku-buku pelajaran tersebut berkelanjutan dari SMP hingga SMA.
Secara umum hal-hal kesusastraan yang dijadikan materi antara lain (1) tentang seluk beluk pantun, (2) membaca, memahami dan berkreasi tentang cerita anak, puisi, dongengan (atau cerita rakyat), cerpen; (3) membaca, memahami, memaknai/berkreasi tentang novel remaja Indonesia dan novel terjemahan, (4) mengapresiasi, menanggapi dan “berlatih” pementasan drama, (5) membaca dan menganalisis novel sastra Indonesia, (6) musikalisasi puisi, (7) membaca dan membandingkan sastra lama (sastra Melayu Klasik) dan sastra modern, (8) perbandingan antara novel dan teks drama, (9) menulis resensi novel (dan novel populer), dan (10) perkembangan sastra Indonesia (hingga angkatan ‘60-an).
Dari berbagai judul yang ada, tampaknya buku pelajaran kesusastraan itu banyak. Akan tetapi, boleh dikata antara satu buku pelajaran dan buku yang lain memiliki kesamaan, hanya urutan penempatan dan kategori penjudulan bab saja yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang mengambil kategori sosiologis sebagai judul bab, atau yang mengambil substansi masalah sebagai judul bab, atau ada yang menulis bab begitu saja. Selain itu, ada pula yang mengambil peristiwa tertentu sebagai judul bab. Akan tetapi, secara substansial paradigma pelajaran mengarah kepada hal-hal yang bersifat penguasaan teknis dan pengenalan konsep-konsep (aspek kognisi) yang dianggap sudah baku.
Itulah sebabnya, pelajaran sastra menjadi tidak menarik. Siswa dijejali informasi “teknis” yang mungkin “tidak berguna” bagi hidupnya dengan kisah-kisah kesusastraan yang sudah basi karena sesuatu yang jauh dari hidup mereka. Kondisi itu diperburuk ketika banyak guru sastra di SMP dan SMA tidak menguasai materi kesusastraan secara baik. Hal itu disebabkan kebanyakan dari mereka lebih sebagai guru bahasa daripada guru sastra. Di samping itu, juga disebabkan keterbatasan penguasaan teoretik kesusastraan secara lebih mutakhir.
Terdapat satu atau dua buku pelajaran di atas yang mencoba memasukkan konteks. Konteks yang dimaksud adalah mencoba memasukkan materi pelajaran kepada hal-hal yang secara aktual terjadi dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, ketersediaan dan penyediaan konteks tersebut menjadi setengah hati karena tiga hal. Pertama, penulis masih mengikuti, atau belum mampu keluar dari mainstream buku-buku pelajaran sastra pada umumnya. Artinya, penulis buku cenderung tidak melakukan eksplorasi teknis dan teoretis dalam menulis buku pelajaran. Kecenderungan untuk melakukan copy paste (bukan saja dalam pengertian teknis, tetapi juga dalam pengerian konsep) masih merupakan momok yang belum sepenuhnya bisa dihindari.
Kedua, hal ini juga masih berkaitan dengan dominasi mainstream definisi sastra dalam pengertian struktural yang tidak begitu memperhatikan konteks sehingga buku pelajaran sastra tidak lebih menjadi hapalan “struktural (-kognitif)”. Dalam paradigma tersebut, ketika siswa mempelajari sastra, pengertian, pemahaman, dan pengetahuan siswa menjadi sesuatu yang bersifat intrinsik kesusastraan, seperti tema, penokohan, latar, alur, gaya bahasa, sudut pandang penceritaan, dan hal seperti itu. Karena terlepas dari konteks, siswa menjadi “tidak mengerti” untuk apa hal tersebut dipelajari.
Memang, terdapat beberapa “kesimpulan” struktural yang mengarah ke sesuatu yang bersifat sosiologis. Misalnya saja novel-novel modern awal pada tahun 1920-an hingga 1930-an bertemakan tentang kawin paksa dan subordinasi wanita dalam budaya patriarki, atau masalah pertentangan paham kaum muda yang progresif dan kaum tua yang status quo. Akan tetapi, pemahaman tersebut tidak diletakkan dalam satu konteks masalah dan strategi politik kebudayaan. Masalah tersebut dibiarkan sebagai masalah masa lalu yang berbeda dengan masalah sekarang. Kesimpulan itu berubah menjadi sebuah hapalan sehingga karya sastra tidak lebih hanya sebagai bahan dan beban ujian yang perlu diketahui sebagai syarat kelulusan.
Ketiga, ada anggapan bahwa siswa tidak perlu dibebani “pengetahuan” yang belum waktunya. Anggapan lain adalah bahwa siswa selayaknya diperkenalkan sesuatu sesuai dengan dunia atau umurnya. Hal itu terlihat berdasarkan pilihan terhadap materi cerita anak dan cerita remaja. Anggapan ini tentu saja layak dipertanyakan kembali mengingat batas antara mana pengetahuan yang dianggap sesuai untuk usia muda dan usia tua sesungguhnya sangat kabur dan tidak meyakinkan. Di samping itu, pilihan terhadap teks sastra yang sesuai dengan “usia muda”, seperti memahami cerita anak atau cerita remaja tersebut, secara kualitatif menjadi tidak tersedia dengan memadai.
Karena berbagai persoalan pertama, kedua, dan ketiga tersebut, hal mendasar yang menyebabkan buku pelajaran sastra menjadi seperti di atas, dapat dikatakan bahwa buku pelajaran sastra (untuk SMP dan SMA) secara umum tidak memiliki landasaran politik kebudayaan yang cukup jelas. Hal yang dimaksud dengan landasan politik kebudayaan adalah bahwa buku pelajaran sastra tidak ditulis dalam parameter dan koridor visi dan misi membangun masa depan kebudayaan Indonesia, secara tekstual dan ideologis, tidak memiliki basis tujuan yang jelas, selain keterjebakan terhadap mainstream atau hal-hal yang telah tersedia secara tekstual dan konseptual, atau “begitulah kesusastraan diajarkan”.
Itulah sebabnya, selayaknya buku-buku pelajaran (khususnya sastra) ditulis dalam perspektif dan penguasaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan penguasaan terhadap masalah yang dihadapi bangsa dan negara itu, karya sastra dirancang dalam satu strategi yang mengondisikan siswa terlibat dengan persoalan bangsa dan negara. Dengan demikian, penguasaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, konsep-konsep teoretik dan alternatif-solusi dalam ikut membantu mengatasi persoalan tersebut, dalam pengertian minimal perlu dikuasai oleh para penulis buku sastra. Penguasaan minimal terhadap masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia itulah yang akan membawa dan memasukkan persoalan kesusastraan ke dalam konteks yang lebih relevan.
2. Mempertanyakan Kembali Definisi Sastra
Hal awal yang perlu dipahami untuk memberikan perspektif politik kebudayaan dalam membangun masa depan Indonesia adalah “kembali merumuskan” apa itu sastra? Hal ini seolah mengulang “pekerjaan lama” yang dianggap sudah selesai sehingga terkesan pekerjaan mempertanyakan kembali sesuatu yang dianggap “final” seperti sudah ketinggalan. Padahal, berbagai definisi, pengertian, konsep-konsep, selayaknya selalu dikaji ulang mengingat terjadinya berbagai perubahan dalam hal konteks, situasi, dan arah perubahan (masyarakat Indonesia) itu sendiri. Apalagi mengingat Indonesia mengalami berbagai perubahan dengan cepat, baik dalam ranah sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan terutama politik. Mempelajari sesuatu dengan mengabaikan konteks, maka pelajaran itu akan kehilangan relevansi dan maknanya.
Dulu, karya sastra modern Indonesia, khususnya zaman Balai Pustaka (1920-an), dan hingga tahun 1960-an, novel, cerpen, drama selalu dibayangkan sebagai sebuah karya seni imajinatif, dan sesuatu defameliarisasi terhadap kehidupan. Sastra dianggap sebagai hiburan yang mendidik (dulce et utille) sehingga sastra tidak dijadikan “bahan” memahami persoalan-persoalan masyarakat. Posisi puisi bahkan dirasakan lebih parah ketika puisi dianggap sebagai “permainan kata-kata pilihan yang indah dan asing”, sehingga seseorang yang mempelajari dan mencintai puisi dianggap sebagai kemewahan yang mengada-ada, hanya perkerjaan orang “iseng” yang kurang pekerjaan, atau seperti remaja yang sedang jatuh cinta.
Seiring dengan itu, pada tahun-tahun berikutnya, kajian sastra dalam paradigma struktural merupakan kajian dan perspekif yang dianggap aman karena paradigma teoretik itu justru menghindari konteks, dalam hal ini konteks kekuasaan dan negara Orde Baru. Kita tahu, pada waktu kekuasaan Orde Baru demikian kuat berkuasa, ilmu-ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu-ilmu humaniora dan sastra khususnya, “tidak diperkenankan” mempelajari atau mengapresiasi kesusastraan dalam perspektif sosial dan politik, atau secara khusus lagi dalam perspektif sosiologi Marxist.[2]
Hal itu terjadi dikarenakan teori ini secara khusus akan berpengaruh terhadap pendifinisian karya sastra, yakni ketika karya sastra tidak didefinisikan dalam paradigma struktural, tetapi lebih ditempatkan sebagai satu praktik sosial-ideologis. Dalam konsep ini, hal yang ingin ditekankan adalah dua, pertama, ideologi merepresentasikan hubungan-hubungan imajiner antara individu dengan kondisi-kondisi keberadaannya. Kedua, ideologi itu pada dasarnya bersifat material, tidak bersifat ideal atau spiritual.[3]
Teks (sastra) sebagai produk superstructure secara relatif tidak bergantung dengan base structure, teks memiliki otonomi relatif. Althusser menyebutkan bahwa teks sastra tidak lain adalah wacana ketaksadaran (unconsiousness) ideologis itu sendiri. Teks sastra merupakan transformasi dari proses tawar-menawar kehidupan individual dengan dan dalam formasi sosial yang terjadi secara imajinari.[4] Teks sastra sebagai praktik sosial terjadi berkat dan dalam ideologi.[5] Dengan demikian, ideologi diartikan sebagai praktik-praktik yang dipercaya dan diyakini yang saling berhubungan dengan praktik dan struktur kekuasan tempat menusia tersebut hidup.[6]
Sebagai satu praksis sosial-ideologis karya sastra diletakkan dalam satu kerangka representasi-representasi tentang dan dalam kehidupan. Teori ini memiliki dan memberikan kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah stagnasi, tradisi, dan konflik dalam masyarakat, dan termasuk di dalamnya bagaimana praktik kekuasaan (politik) dioperasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori ini juga memberikan perhatian bagaimana “membongkar” karya sastra sebagai bagian dan satu hegemoni kekuasaan sehingga masalah “apa yang dikeluarkan (ekslusi)” dan “apa yang dimasukkan (inklusi)” sebuah karya sastra secara langsung berhubungan dengan konteks sosial dan politik masyarakat tempat karya sastra tersebut hadir.[7]
Perspektif paradigma teoretik yang diambil ikut menentukan bagaimana karya sastra didefinisikan. Alternatif pemilihan terhadap pendefinisian yang bersifat sosiologi Marxist di atas merupakan salah satu pilihan karena pilihan lain pun dapat diambil. Hal yang perlu diperhatikan adalah relevansi perspektif paradigma teoretik tersebut dalam hubungannya dengan kondisi sosiologis, historis, dan kultural negara dan bangsa Indonesia. Misalnya lain, teori feminis atau poskolonial memiliki pengertian lain yang berbeda tentang karya sastra dibanding dengan teori sosiologi Marxist. Bisa saja suatu buku pelajaran sastra memberikan tekanan pada paradigma teoretik tertentu dalam membangun kerangka berpikir buku ajarnya sehingga berimplikasi terhadap perbedaan “definisi sastra”. Implikasi tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap pilihan materi karya sastra yang diajarkan.
Dengan demikian, persoalannya adalah visi dan misi apa yang akan diembankan dalam sebuah buku pelajaran sastra. Pada tataran mikro, visi dan misi tersebut akan ikut menentukan strategi dalam merancang buku ajar. Pada tingkat makro, strategi buku ajar tersebut menentukan strategi politik kebudayaan yang dipersiapkan dalam mengondisikan siswa dalam mempelajari sastra. Siswa tidak harus mempelajari dalam cara yang lebih kurang sama antara satu buku ajar sastra dengan buku ajar sastra lainnya, tetapi buku-buku ajar sastra tersebut diberikan dengan cara yang beragam sesuai dengan pilihan perspektif paradigma teori tertentu berdasarkan pilihan politik kebudayaan. Setelah itu, biarkan sekolah memilih buku-buku pelajaran sastra yang tersedia secara beragam tersebut.
3. Merumuskan Persoalan Bangsa dan Implematasi Kurikulum Kesusastraan
Berdasarkan pembicaraan di atas, sudah selayaknya kurikulum sastra tidak semata-mata mengandalkan paradigma struktural, tetapi lebih berdasarkan pilihan-pilihan politis dalam rangka strategi dan politik kebudayaan. Dalam hal ini, pengajaran sastra dapat dijadikan salah satu “pintu” dalam memahami persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Mungkin kita berpikir apakah pengajaran seperti itu tidak terlalu “dini” dan “berat” untuk anak muda Indonesia berumur antara 13 hingga 18 tahun. Pikiran seperti itu mungkin sudah tidak relevan mengingat anak muda Indonesia saat ini seolah “dilepaskan” dari konteks masalah yang dihadapi bangsa dan negara. Di samping itu, ada prasangka menganggap rendah kemampuan pelajar generasi sekarang.
Persoalannya adalah bagaimana merumuskan persoalan bangsa dan negara Indonesia dan dalam rumusan tersebut diorientasikan untuk mengembangkan kebudayaan. Bagaimana memprioritaskan masalah tersebut sehingga kita tahu mana agenda masalah yang mendesak dan mana yang kurang mendesak. Untuk itu kondisi-kondisi dan kenyataan-kenyataan umum yang terjadi dalam bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia layak dicermati secara lebih seksama. Setelah itu, formulasi terhadap kondisi-kondisi dan kenyataan umum tersebut dijadikan landasan dalam menentukan pilihan strategi dan politik kebudayaan, khususnya dalam menentukan kurikulum pelajaran kesusastraan.
Kita telah melewati berbagai rezim sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Pada masa kolonial, negara sepenuhnya dalam kendali pemerintah kolonial. Hal utama yang dianggap paling mendesak pada masa itu adalah cita-cita dan gerakan kemerdekaan. Dalam lingkup yang lebih terpadu cita-cita dan gerakan kemerdekaan tersebut disemangati oleh energi nasionalisme (kebangsaan) dan pencarian identitas kebudayaan. Energi nasionalisme tentu terkondisi dengan sendirinya ketika bangsa Indonesia merasa senasib sepenanggungan untuk melawan penjajah. Sementara itu, upaya pencarian identitas kebudayaan berkaitan dengan pilihan terhadap budaya sendiri (“Timur”), atau pilihan progresif untuk mengadobsi budaya Barat.[8] Dalam strategi politik pilihan terhadap kebudayaan tersebut, persoalan-perosalan yang berkaitan dengan tradisi juga dipertanyakan dan dikritisi secara bersama-sama.
Kesusastraan Indonesia pada masa-masa tersebut juga terlibat secara signifikan. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa sebagian besar pemikir dan pelaku budaya adalah para sastrawan. Novel-novel seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Layar Terkembang selayaknya diletakkan dalam konteks dan situasi zaman tersebut. Dengan demikian, analisis-analisis tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan intriksik kesusastraaan yang terlepas dari konteks zaman. Dengan mempelajari kesusastraan pada masa itu, siswa diharapkan memiliki gambaran sosiologis, politis, ekonomi, dan budaya secara lebih komprehensif.
Pada masa Orde Lama (1945-1965), Presiden Soekarno memprioritaskan konsolidasi politik sehingga masalah-masalah ekonomi relatif terbengkalai. Kita tahu, pada masa Orde Lama kehidupan ekonomi memburuk. Ujung dari konsolidasi yang tidak berimbang tersebut adalah peristiwa 1965, yang hingga hari ini menjadi bagian dari trauma sosial dan politik bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena Indonesia baru mengalami kemerdekaan, semangat nasionalisme dianggap masih tinggi. Pada waktu itu, nasionalisme dianggap belum merupakan persoalan. Artinya, dalam situasi tertentu mempelajari sastra secara langsung adalah pula mempelajari persoalan bangsa dan negara.
Berbeda dibandingkan pada masa pemerintahan kolonial, masa Orde Lama, pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998) negara di bawah kekuasaan Soeharto secara khusus memprioritaskan masalah-masalah pembangunan ekonomi. Cara Soeharto mengendalikan pembangunan ekonomi adalah dengan mengontrol secara sangat ketat kehidupan politik. Asumsinya adalah dengan politik yang stabil, maka pembangunan ekonomi akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi, efek dari gaya kekuasaan Soeharto adalah “mematikan” demokrasi”. Dengan memegang monopoli militer dan Golkar (partai yang sangat dominan pada waktu itu), kekuasaan Soeharto nyaris berjalan tanpa kontrol dan perimbangan.
Dalam sistem kekuasaan yang berjalan tanpa tanding itu, kontrol dan sikap kritis masyarakat menjadi sangat lemah. Negara demikian berkuasa berhadapan dengan rakyat. Sebagai akibatnya, praktik bernegara berjalan sewenang-wenang. Dalam situasi itulah, kemudian, KKN merajalela. Dalam rentang waktu yang panjang KKN seperti menjadi “kebudayaan” Indonesia, yang hingga hari ini masih kita rasakan sebagai satu persoalan besar masyarakat Indonesia. Pada tahun 1998, kekuasaan Orde Baru yang demikian angker tumbang. Saat ini, kita memiliki kesempatan yang lebih bebas dalam mengevaluasi dan membongkar kekuasaan Orde Baru tersebut dalam sikap dan kajian yang lebih kritis.
Sekarang kita memasuki satu era pasca Orde Baru, yang biasa dikenal masa reformasi. Masalah bangsa dan negara sebagian besar masih merupakan warisan Orde Baru. Hal yang membedakan adalah bahwa pada masa reformasi ini kita secara lebih terbuka dapat mengkritisi banyak hal tanpa beban “ketakutan” terhadap kekuasaan. Itulah sebabnya, saat ini, sudah waktunya untuk merumuskan dan membuat langkah-langkah baru, membangun Indonesia berjangka panjang, dengan melakukan berbagai perubahan strategis dan taktis. Politik kebudayaan dalam pengertian makro yang seharusnya dimiliki negara (dan bangsa), dan politik kebudayaan dalam pengertian mikro yang diimplementasikan dalam kurikulum pelajaran kesusastraan selayaknya menjadi bagian dari kerja-kerja kita hari-hari ini bersama para pelajar Indonesia.
Hal yang pasti, walau masyarakat Indonesia tidak lagi dikuasai oleh satu rezim yang otoriter, tetapi dalam era reformasi ini belum banyak kemajuan yang dapat dicapai. Dalam beberapa hal kehidupan politik demokrasi terkesan (tampak) lebih berkembang. Akan tetapi, dalam perspektif ekonomi, sosial, dan budaya, negara dan bangsa Indonesia nyaris tidak memperlihatkan perbaikan yang berarti. Hal itu dapat diperlihatkan dengan peningkatan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (tahun 2008 diperkirakan lebih dari 55 juta orang), suatu yang disebabkan harga BBM dan sembako yang terus naik. Di samping itu, konflik sosial, kerusuhan, dan kekerasan masih terjadi di mana-mana.
Banyak wacana, isu, dan pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan berkaitan dengan dengan “cara-cara” mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia itu. Misalnya wacana-wacana pengembangan masyarakat madani, negara sejahtera, negara adil dan makmur, dan sebagainya. Akan tetapi, menurut hemat penulis, pemikiran yang dikembangkan dalam tulisan Parsudi Suparlan yang berjudul “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural” perlu dipertimbangkan secara lebih serius dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia baik kini maupun di masa depan.[9] Tulisan itu secara konseptual, metodologis, praksis, dan “pragmatis” sangat relevan dalam membangun masyarakat Indonesia yang carut marut seperti yang kita rasakan dan kita alami bersama ini.
Terlepas dari kemungkinan bahwa pernyataan di atas sebagai pengetahuan umum, selayaknya pula kesusastraan “diorientasikan” dalam memahami situasi-situasi “kebudayaan” Indonesia warisan Orde Baru tersebut. Paling tidak upaya-upaya dalam memahami problem bangsa dan negara, dalam arti terjadinya pembusukan ekonomi, politik, dan sosial-budaya sebagai akibat praktik kekuasaan otoriter yang diwariskan Orde Baru menjadi salah satu sisi penting dalam mempelajari kesusastraan. Tegasnya, saat ini, kita tidak bisa berpangku tangan dalam ikut menyelesaikan persoalan bangsa. Asumsi bahwa persoalan ekonomi atau politik biar diurus mereka yang ahli ekonomi atau politik selayaknya sudah dianggap tidak relevan. Hal itu juga seperti mempertahankan batas-batas tanggung jawab. Padahal, masalah bangsa adalah tanggung jawab kita bersama.
Itulah sebabnya, sekali lagi, kurikulum kesusastraan selayaknya dirangcang dalam satu visi dan misi politik kebudayaan. Garin Nugroho menjelaskan bahwa politik kebudaaan adalah salah satu cara implementasi strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan mengandung dua aspek penting bagaikan dua sisi mata uang. Pertama, menunjukkan strategi pengelolaan cara bangsa ini berkreasi, berpikir, berperilaku, bertindak, dan bekerja dalam menumbuhkan proses berbangsa. Kedua, menunjukkan strategi menumbuhkan nilai keutamaan berbangsa yang menjadi dasar dalam proses membangsa itu, seperti nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, profesionalisme, etika, respek, rasa malu, kerja keras, toleransi, cinta tanah air, dan lain sebagainya.[10]
Politik dan strategi kebudayaan yang dirumuskan Garin Nugroho tersebut tentu saja menjadi sangat relevan ketika terdapat sejumlah warisan budaya yang mengalami pembusukan, utamanya karena KKN, yang berimplikasi luas terhadap kondisi bangsa Indonesia yang belakangan ini justru dirasakan semakin miskin. Kondisi itu dapat dilihat berdasarkan harga-harga yang membumbung terus, atau kita bilang “apa-apa mahal”, sementara pendapatan mayoritas orang Indonesia tidak memperlihatkan gejala penaikan. Dalam cara apapun, dalam kesempatan dan kondisi apapun, masalah bangsa ini harus segera kita cari solusi untuk segera mengatasinya.
Daftar Pustaka
Balibar, Etienne dan Pierre Macherey. 1987. “On Literature As an Ideological Form”, dalam Robert Young, Untying The Text: A Post-Structuralist Reader. London and New York: Routledge and Kegan Paul.
Belsey, Chaterine. 1980. Critical Practice. London and New York: Methuen.
Buwono X, Sri Sultan. 2007. Merajut Kembali Keindonesiaan Kita. Jakarta: Gramedia.
Datang, Frans Asisi. Aah Hilyati. 2004. Belajar Berbahasa Indonesia (untuk SMP kelas VII – IX). Jakarta: Erlangga.
Eagleton, Terry. 1983. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Basil Blackwell.
Foucault, Michel. 1987. “The Order of Discourse”, dalam Robert Young, Untying The Text: A Post-Structuralist Reader. London and New York: Routledge and Kegan Paul.
Koentjaraningrat. 1982. Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional. Lembaga Research Kebudayaan Nasional-LIPI, Februari.
Mihardja, Achdiat K. (ed.) 1986. Polemik Kebudayaan. Jakarta: Pustaka Jaya.
Mills, Sara. 1997. Discourse. London and New York: Routledge.
Nurhadi. Dawud. Yuni Pratiwi. 2007. Bahasa Indonesia untuk kelas VII – IX. Jakarta: Erlangga.
Pardimin. 2005. Bahasa dan Sastra Indonesia (Untuk SMP/MTs Kelas VII-IX). Jakarta: Yudhistira.
Payne, Michael. 1997. Reading Knowledge An Introduction to Barthes, Foucault, and Derrida. Malden, Massachusetts: Blackwell.
Santoso, Joko dan Anwar Efendi. Aku Mampu Berbahasa dan Bersastra Indonesia (untuk SMA dan MA kelas X-XII). Surabaya: SIC.
Santoso, Joko., Anwar Efendi, Teguh Setiawan, Kastam Syamsi. 2007. Aku Mampu Berbahasa dan Bersastra Indonesia (untuk SMP dan MTs kelas VII-IX). Surabaya: SIC
Storey, John. 1993. An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture. London: Harvester Wheatsheaf.
Suparlan, Parsudi. “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultral” dalam www.fisip.ui.ac.id/antropologi/httpdocs/jurnal/2002/69/10brt3psu69.pdf
Suryanto, Alex. Anita Verly. 2004. Bahasa Indonesia SMP. Jakarta: ESIS.
Trianto, Agus. 2006. Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia untuk SMP dan MTs Kelas VII-IX . Jakarta: ESIS.
Vedi R. Hadiz, Vedi R. dan Daniel Dhakidae (Editors). 2004. Social Science and Power in Indonesia. Equinox Publishing & Institute of Southeast Asian Studies.
[1] Staf pengajar Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta.
[2]Untuk ulasan yang luas membicarakan hal tersebut lihat Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae (Editors) dalam Social Science and Power in Indonesia (2004). Buku bunga rampai yang memuat 12 penulis ini membicarakan posisi ilmu-ilmu sosial di Indonesia khususnya pada masa Orde Baru.
[3]Belsey, 1980. Hlm. 58.
[4] Storey, 1993. Hlm.111-112; Payne, 1997. Hlm. 37-41; Egleton, 1983. Hlm. 171-172.
[5] Balibar dan Macherey, 1987. Hlm. 84.
[6] Eagleton, 1983. Hlm. 14.
[7]Foucault, 1987. Hlm. 48-60, lihat juga Mills, 1995. Hlm. 63-6.
[8]Dalam polemik kebudayaan itu, mereka yang terlibat antara lain Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Soetomo, Tjindarbumi, Adinegoro, Poerbatjaraka, dan Ki Hajar Dewantara. Polemik itu terbagi ke dalam dua wacana. Pertama pemilihan orientasi kebudayaan yang cenderung memilih Barat sebagai model pengembangan kebudayaan. Di lain pihak, kedua, adalah mereka yang cenderung memilih kembali ke “kebudayaan sendiri” sebagai basis model pengembangan kebudayaan Indonesia. Pembahasan tentang polemik tersebut lihat Koentjaraningrat, 1982; Achdiyat K. Mihardja (ed.)., 1986.
[9]Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultral” dalam www.fisip.ui.ac.id/antropologi/httpdocs/jurnal/2002/69/10brt3psu69.pdf
[10] Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X. 2007. Hlm. 102.
Dijumput dari: http://aprinus.blogspot.com/2012/04/pengajaran-sastra-dan-politik.html

Reaksi:

0 komentar:

Poskan Komentar